Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri Denpasar

PEDOMAN RUMAH TANGGA

KARANG TARUNA SATYA MAHARDIKA KELURAHAN DAUH PURI

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Jenis Keanggotaan

Anggota Karang Taruna Satya Mahardika terdiri dari Anggota Pasif dan Anggota Aktif.

Pasal 2

  1. Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif ( keanggotaan otomatis ), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun.
  2. Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun karna potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi Karang Taruna Satya Mahardika dan program-progamnya.
  3. Anggota Khusus adalah keanggotaan yang bersifat terbatas bagi kalangan tertentu diluar kriteria keanggotaan pasif dan aktif karena kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat disumbangkan bagi kepentingan pengembangan organisasi Karang Taruna Satya Mahardika dan program-programnya.

Pasal 3

Kriteria Keanggotaan

  1. Anggota pasif adalah merupakan remaja dan pemuda yang menjadi kelompok sasaran khusus dalam pengembangan program-program organisasi.
  2. Anggota aktif memiliki ketentuan sebagai berikut:
    1. Mengikuti pelatihan kepemimpinan berjenjang yang diselenggarakan organisasi di tingkat tertentu.
    2. Mengikuti secara aktif sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang diikutinya.
  3. Anggota khusus memiliki ketentuan sebagai berikut:
    1. Memiliki keistimewaan, prestasi dan atau kemampuan tertentu dan mau mengkontribusikan bagi kepentingan organisasi.
    2. Diusulkan oleh pengurus dan disahkan dalam forum tertinggi organisasi.

Pasal 4

Pemberhentian Anggota

Keanggotaan berhenti karena :

1. Meninggal dunia;

2. Atas permintaan sendiri, Untuk anggota aktif dan khusus;

3. Diberhentikan sementara, untuk anggota aktif dan khusus;

4. Diberhentikan, untuk anggota aktif

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota memiliki hak

  1. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam rangka penyelenggaraan program-program organisasi;
    1. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya, dan menyampaikan kritik baik
    2. secara lisan maupun tertulis kepada organisasi;
    3. Untuk jadi pengurus Karang Taruna bagi setiap Anggota aktif yang  memenuhi persyaratan tertentu;
    4. Memilih dan dipilih bagi setiap Anggota Aktif sesuai dengan mekanisme organisasi;
    5. Memperoleh fasilitas keanggotaan.

2. Setiap anggota memiliki kewajiban:

  1. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  2. Membayar iuran;
  3. Menjaga nama baik organisasi;
  4. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota Aktif.

Pasal 6

Pemberhentian dan pemberitahuan sementara keanggotaan aktif diatur mekanismenya secara terpisah.

 

BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 7

  1. Kepengurusan karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dibentuk melalui pemilihan dari masing-masing anggota dari Lingkungan Dauh Puri.
  2. Untuk menjamin daya guna dan hasil guna dengan sebaik-baiknya, kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dibagi menjadi Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
  3. Pengurus Pleno adalah semua pengurus yang secara definitif dikukuhkan dalam forum tertinggi organisasi Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.
  4. Pengurus Harian adalah pengurus yang hanya terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, serta Bendahara.

Pasal 8

Kriteria Pengurus

  1. Masa jabatan kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri adalah 3 tahun dapat dipilih kembali.
  2. Jumlah kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika adalah 35 orang

Pasal 9

Secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi criteria berikut:

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  3. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
  4. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
  5. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya

maupun dengan berbagai pihak;

  1. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun;
  2. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta mengetahui ke-Karang Taruna-an;
  3. Peduli terhadap lingkungan masyarakatnya;

Pasal 10

  1. Seorang pengurus dinyatakan berhenti jika:
    1. Meninggal dunia;
    2. Karena habis masa baktinya;
    3. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
    4. Diberhentikan untuk sementara karena kasus-kasus tertentu yang melibatkan baik pidana maupun perdata, untuk kepentingan nama baik organisasi yang apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk menjadi pengurus kembali;
    5. Diberhentikan dengan hormat apabila selama kurun waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dalam masa bakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan diberikan teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut, nyata-nyata tidak dapat menunjukan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus;
    6. Diberhentikan karena keterlibatan dalam kasus-kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri yang nyata-nyata telah terbukti di depan pengadilan, dalam masa bakti berjalan.
  2. Apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka Rapat Pengurus Pleno (RPP) berwenang mencarikan penggantinya selama masa bakti berjalan (Pergantian Antarwaktu/PAW) dengan cara:
  1. Meminta penggantinya kepada pihak yang merekomendasikannya;
  2. Mengusulkan seseorang kepada pihak yang merekomendasikannya dan kepada RPP;
  3. Mensahkan penggantinya yang telah disetujui melalui keputusan RPP.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus berhak:

  1. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen propesional organisasi;
  2. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun kesempatan;
  3. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pentanyaan dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP);
  4. Mempunyai hak suara dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP).

2. Setiap pengurus berkewajiban:

  1. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  2. Menjaga nama baik organisasi;
  3. Membayar iuran Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri;
  4. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
  5. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masing-masing.

Pasal 12

Janji Pengurus

Setelah diangkat dan disahkan, pengurus mengucapkan janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas Nama Tuhan/Atas Nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji”:

  1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
  2. Taat kepada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  3. Setia dan teguh pada amanah Temu Karya;
  4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggung jawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional.

Pasal 13

  1. Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri disahkan dan dilantik oleh Kepala Kelurahan Dauh Puri.
  2. Tata Cara Pemilihan pengurus diatur tersendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PRT Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.
  3. Uraian tugas pengurus selanjutnya ditetapkan dalam ketentuan organisasi tersendiri yang tidak terpisahkan dari PRT karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

BAB III

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 14

Ketua

  1. Kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dipimpin oleh seorang Ketua;
  2.  Ketua yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (periode) berturut-turut;
  3. Tata cara pemilihan Ketua diatur sendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri ini.

Pasal 15

Kriteria Ketua

  1. Secara umum, Ketua Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  4. Pendidikan minimal SMP;
  5. Berdomisili di wilayah Kelurahan Dauh Puri yang dibuktikan dengan identitas resmi;
  6. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
  7. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
  8. Peduli terhadap permasalahan social dan kemasyarakatan umumnnya;
  9. Memiliki kemampuan untuk memimpin;
  10. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun;
  11. Mengetahui dan memahami Karang Taruna Satya Mahardika dan keorganisasian padan umumnya;
  12. Memiliki kemampuan mengembangkan hubungan secara lebih aktif dengan pihak lain;
  13. Sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Karang Taruna;
  14. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hokum.

Pasal 16

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Ketua

  1. Seorang Ketua dinyatakan berhenti jika:
  2. Meninggal dunia;
  3. Karena habis masa bhaktinya dan disahkan (demisioner) dalam forum tertinggi Karang Taruna Satya Mahardika setelah menyampaikan pertanggungjawabannya;
  4. Meletakan jabatan (mengundurkan diri) karena saru dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk menjabat lagi;
  5. Diberhentikan untuk sementara (non-aktif) oleh RPP karena keterlibatannya dalam kasus-kasus pidana yang mengancam baik dirinya maupun organisasi, yang mana bila nyata-nyata tidak terbukti dapat direhabilitasi namanya dan diperkenankan kembali menjabat sebagai Ketua.
  6. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Pleno (RPP) jika ternyata yang bersangkutan terbukti bersalah di depan pengadilan dalam kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri;
  7. Diberhentikan dengan hormat oleh RPP jika ternyata kurun waktu sekurant-kurangnya 1 (satu) tahun tidak dapat menunjukan keaktifan dan tanggung jawabnya sehingga kepengurusan/organisasi tidak berjalan sebagaimana amanat Temu Karya.
    1. Untuk kasus sebagaimani dimaksud pada ayat 1 butir a, c, e, dan f pasal ini, apabila terjadi dalam masa bakti berjalan, maka RPP mengeluarkan keputusan untuk menunjuk atau memberi mandat kepada seorang pelaksana Ketua untuk melanjutkan hingga habisnya masa bakti kepengurusan;
    2. Seorang pelaksana Ketua yang diberi mandat sebagaimana ketentuan ayat 2 pasal ini memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua yang telah diberhentikan.
    3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus (RPP) mengenai petunjuk Pelaksana Ketua sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus disampaikan kepada seluruh pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

Pasal 17

Sebelum memangku jabatannya, seorang Ketua harus mengucapkan sumpah janji di depan forum sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas Nama Tuhan/Atas Nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji”:

  1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan selurus-lurusnya;
  2. Akan menjalankan organisasi dengan kepemimpinan yang dijiwai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  3. Taat dan teguh pada mandat dan amanat yang diberikan kepada saya dalam Temu Karya;
  4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggung jawabkannya secara moral maupun organisasional.

BAB IV

SRUKTUR DAN KUALIFIKASI ORGANISASI

Pasal 18

Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri memiliki kepengurusan dengan struktur yang terdiri dari:

  1. Ketua;
  2. Wakil Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Wakil Sekretaris;
  5. Bendahara;
  6. Wakil Bendahara;
  7. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  8. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
  9. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
  10. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
  11. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
  12. Seksi Lingkungan Hidup;
  13. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan;

Pasal 19

Kualifikasi Organisasi

  1. Untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan organisasi hingga ke tingkat paling bawah, Karang Taruna memiliki mekanisme penilaian untuk menetapkan kualifikasi (status) tertentu bagi Karang Taruna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya;
  2.  Penilaian dan penetapan kualifikasi pada dasarnya di lakukan dengan pengukuran terhadap kepengurusan, tingkat partisipasi, program kerja, administrasi organisasi, keanggotaan, dan keuangan organisasinya;
  3. Berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka ditetapkan Karang Taruna di desa/kelurahan dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Karang Taruna Pasif;

b. Karang Taruna aktif;

c. KT Aktif dan Kreatif;

d. KT Aktif, Kreatif dan Mandiri.

Pasal 20

  1. Penilaian dan penetapan kualifikasi Karang Taruna diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, yang mekanismenya di susun dalam ketentuan organisasi secara tersendiri;
  2. Penilaian dan penetapan kualifikasi Karang Taruna berlakuuntuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk kemudian dilakukan penilaian dan penetapan kembali;
  3. Unsur-unsur yang melakukan penilaian terdiri dari pengurus Karang Taruna yang bersangkutan, Pembina Fungsional, Pembina Wilayah, Pakar Pengembangan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, LSM, dan unsur masyarakat langsung memalui mekanisme Polling.

BAB V

BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 21

Rapat Pengurus Pleno (RPP)

  1. Rapat Pengurus Pleno (RPP) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus Karang Taruna Satya Mahardika secara periodik;
  2. RPP Karang Taruna Satya Mahardika dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sekali;
  3. RPP membahas evaluasi hasil kerja pengurus dan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan;
  4. Untuk kebutuhan tertentu RPP dapat bersifat diperluas dalam arti mengundang Pimpinan Sub unit Karang Taruna satu tingkat di bawahnya dalam hal ini Sekaa Teruna dan Organisasi Pemuda di Lingkungan Dauh Puri.

Pasal 22

Temu Ilmiah

Temu Ilmiah adalah forum pertemuan yang diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna Satya Mahardika untuk membahas hal-hal yang bersifat ilmiah.

BAB VI

MEKANISME ORGANISASI

Pasal 23

Hubungan Organisasi Antar Tingkatan

  1. Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri memiliki struktur organisasi antar tingkatan yang bersifat vertikal berjenjang.
  2. Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dibentuk dari sub unit Sekaa Teruna dan Organisasi Pemuda yang ada di lingkungan Kelurahan Dauh Puri.

Pasal 24

Karang Taruna Satya Mahardika yang dibentuk seperti yang dimaksud pada pasal 23 ayat 2 memiliki kewenangan:

  1. Koordinatif untuk kepentingan menggerakkan roda organisasi dan penyelenggaraan program;
  2. Konsolidasi, structural, dan fungsional untuk kepentingan membangun tatanan organisasi menjadi lebih representative dan diakui;
  3. Legitimasi terhadap organisasi yang membentuknya dalam bentuk pengesahan dan pelantikan kepengurusan;
  4. Otonomi yang mengatur urusan internal dan menjalankan program yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

Hubungan Antar Organisasi Setingkat

Karang Taruna pada satu tingkatan (setingkat) dapat melakukan kerjasama dalam hal:

a. Pengembangan Karang Taruna;

b. Penyelenggaraan program bersama;

c. Penyelenggaraan aktivitas studi banding;

d. Menjembatani kepentingan sub unit Karang Taruna di tingkat bawahnya.

Pasal 26

Hubungan Dengan Organisasi/Lembaga lain

  1. Pada prinsipnya hubungan Karang Taruna di tingkat manapun dengan organisasi dapat dilaksanakan sepanjang merupakan hubungan kerjasama yang bersifat kemitraan yang saling menguntungkan;
  2. Hubungan dengan Instasi Sosial merupakan hubungan kemitraan dalam kerangka menjalankan program kesejahteraan sosial secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan yang dilandasi oleh kerja sama yang menguntungkan lembaga kedua belah pihak dan terutama oleh kepentingan memakjukan kesejahteraan masyarakat;
  3. Hubungan dengan Pemerintahan merupakan hubungan kemitraan yang selain dalam kerangka menjalankan program-program kerja Karang Taruna juga dalam rangka mengembangkan Karang Taruna juga dalam rangka mengembangkan Karang Taruna, yang dalam kapasitas tersebut, Pemerintah dapat berposisi sebagai salah satu unsur penasehat (Pembina).

Pasal 27

  1. Hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain di luar Pemerintah dibangun dalam kerangka menjalankan dan mengembangkan program-program Karang Taruna dengan tetap memperhatikan prinsip saling menguntungkan, professional visi dan misi serta relevansi;
  2. Keputusan melakukan kerjasama dengn pihak lain di luar Pemerintah dibangun dalam ayat 1 pasal ini, harus diambil dan di sepakati dalam RPP;
  3. Hubungan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dilandasi oleh saling pengertian yang tinggi, bukti, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan serta kesepakatan bersama untuk menanggulangi setiap permasalahan dan akibat yang timbul sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 28

Karang Taruna satya Mahardika dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain mesosialisasikannya kepada Kepala Kelurahan Dauh Puri dan Camat Denpasar Barat untuk kepentingan koordinasi konsultasi.

BAB VII

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 29

Lambang

  1. Lambang Karang Taruna Satya Mahardika  mengandung unsur-unsur :
    1. Taat          : takwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
    2. Tanggap   : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
    3. Tanggon   : kuat daya tahan fisik dan mental;
    4. Tandas     : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
    5. Tangkas   : sigap, gesit, cepat bergerak dan dinamis;
    6. Terampil   : mampu berkreasi dan berkarya praktis;
    7. Tulus        : sederhana, ikhlas, rela, memberi, dan jujur;
  1. Sekuntum bunga Teratai yang mulai mekar yang melabangkan insan remaja yang dijiwai semangat kemasyarakatan (social). Empat helai dan bunga di bagian bawah melambangkan ke empat fungsi Karang Taruna;
  2. Dua helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah. Pita di bagian atas terdapat tulisan “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” (“ADITHYA” Berarti cerdas dan penuh pengetahuan; “KARYA” berarti pekerjaan; “MAHATVA” berarti terhormat dan berbudi luhur; “YODHA” berarti pejuang dan patriot). Jadi, secara keseluruhan berarti pejuang yang berkeperibadian, berpengetahuan, dan terampil. Pita di bagian bawahbertuliskan “KARANG TARUNA” (“KARANG” berarti pekarangan,halaman, atau tempat; “TARUNA” berarti remaja; jadi, “KARANG TARUNA” berarti tempat atau wadah pengembangan remaja Indonesia);
  3. Sebuah lingkaran dengan bunga Teratai mekar dengan tujuh helai daun bunga sebagai latar belakang Tujuh Unsur Kepribadian yang harus dimiliki Warga Karang Taruna:
  1. Lingkaran mengandung arti sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai. Bunga mekar yang berdaun lima helai melambangkan lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sekahtera berdasarkan pancasila;
  2. Arti warna yang terdapat pada lambang sebagai berikut :

1)      Putih      : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;

2)      Merah    : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur;

3)      Kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

  1. Jadi, secara keseluruhan lambang Karang Taruna Satya Mahardika berarti tekad nsane remaja (Warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkeperibadian, cerdas, dan terampil agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Pasal 30

Bendera

Bentuk, ukuran dan penggunaan bendera Karang Taruna Satya Mahardika diatur sebagai berikut:

  1. Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 3:2. di tengah-tengah bendera terdapat lambang Karang Taruna dengan ukuran garis tengah sepertiga dari ukuran panjang. Di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan warna kuning emas;
  2. Warna dasar adalah biru benhur dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar tanpa rumbai-rumbai;
  3. Digunakan pada saat kegiatan Karang Taruna berlangsung, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 31

Panji

Bentuk penggunaan Panji Karang Taruna diatur sebagai berikut :

  1. Warna dasar kuning;
  2. Panjang 90 cm dan lebar 60 cm, di tengah-tengahnya terdapat lambing Karang Taruna yang bergaris tengah 35 cm;
  3. Di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) di beri rumbai warna kuning emas dengan panjang 6 cm;
  4. Panji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 2 m, berbetuk bulat, dan bergaris tengah 4 cm;
  5. Pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbetuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20 cm, bergaris tengah 10 cm, dan terbuat dari logam;
  6. Penggunaan panji :
    1. Dibedakan dengan bendera Karang Taruna;
    2. Diletakan berdampingan dengan bendera nasional pada setiap kegiatan dalam ruang tertutup (rapat, seminar, upacara dan sebagainya);
    3. Penataan disesuaikan dengan ruangan yang dipergunakan. Apabila diletakan di mimbar, maka bendera nasional terletak di sebelah kanan dan panji Karang Taruna di sebelah kiri, dilihat dari posisi pembicara.

Pasal 32

Mars

Penggunaan Mars  Karang Taruna diatur sebagai berikut :

  1. Mars dan Hymne dinyanyikan dalam keadaan berdiri dengan sikap hormat, pada setiap acara upacara resmi dan kebesaran yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Satya Mahardika;
  2. Maksud dan tujuan Mars :
  3. Membangkitkan semangat juang Warga Karang Taruna dalam mengemban
  4. tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
  5. Memupuk rasa solidaritas antar sesama Warga Karang Taruna;
  6. Membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdi demi kepentingan masyarakat dan bangsa;
    1. Bentuk Mars secara lengkap sesuai dengan naskah sebagaimana terlampir pada Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika ini.

Pasal 33

Seragam Resmi

Seragam resmi Karang Taruna adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dlam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, pertemuan atau forum-forum resmi organisasi seperti Temu Karya dan Raker maupun dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan forum-forum ilmiah.

Pasal 34

Seragam resmi Karang Taruna Satya Mahardika terdiri dari :

  1. Kemeja lengan panjang berwarna putih, dengan tambahan kelengkapan dasi;
  2. Jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker, yang bertuliskan nama KARANG TARUNA pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
  3. Celana panjang warna biru dongker;
  4. Sepatu hitam dengan tambahan kelengkapan kaus kaki.

Pasal 35

Seragam Operasional

Seragam operasional Karang Taruna Satya Mahardika adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

Pasal 36

Seragam operasional Karang Taruna terdiri dari :

  1. Kemeja lengan pendek dengan warna bebas;
  2. Jaket lengan pendek berwarna biru benhur, terdapat lidah pada kedua pundaknya, bertuliskan nama KARANG TARUNA pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenalan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
  3. Celana panjang bahan (bukan jeans) dengan warna bebas;
  4. Sepatu warna bebas ditambah kelengkapan kaus kaki;
  5. Topi Karang Taruna berwarna biru dongker dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

Pasal 37

Seragam tambahan adalah seragam diluar ketentuan sebagimana diatur dalam pasal 33,34,35,36 Bab ini, yang merupakan kelengkapan dari seragam operasional untuk menunjukan adanya identitas kegiatan tertentu seragam panitia/peserta kegiatan tersebut.

Pasal 38

Seragam tambahan dimaksud adalah terdiri dari:

1. Kaus berkerah dengan ketentuan :

a. Warna dasar biru benhur ;

b. Memiliki saku di dada sebelah kiri;

c. Pada saku atau di atas saku terdapat lambang Karang Taruna;

d. Terdapat tulisan nama dan panitia kegiatan yang disesuaikan penempatannya;

e. Topi Karang Taruna berwarna biru benhur dengan lambang di depannya;

f. Variasi lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan;

g. Celana panjang dan sepatu bebas;

2. Kaus tidak berkerah dengan ketentuan :

a. Warna dasar biru benhur;

b. Terdapat lambang Karang Taruna pada dada sebelah kiri;

c. Terdapat tulisan nama kegiatan di bagian yang disepakati;

d. Variasi lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan;

e. Topi KT berwarna biru benhur dengan lambang di depannya;

f. Celana panjang dan sepatu bebas.

 DITETAPKAN DI DENPASAR

PENGURUS KARANG TARUNA SATYA MAHARDIKA KELURAHAN DAUH PURI

Ketua                                                                                                     Sekretaris

I Dewa Gede Perdana Santika, SE, MM                                   Putu Arik Trisnadewi

Mengetahui

Kepala Kelurahan Dauh Puri

Gusti Ayu Made Suryani, SE

Penata

NIP.19681101 199203 2 013

About satya mahardika

blog untuk karang taruna satya mahardika
This entry was posted in karang taruna and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s