Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri Denpasar

PEDOMAN RUMAH TANGGA

KARANG TARUNA SATYA MAHARDIKA KELURAHAN DAUH PURI

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Jenis Keanggotaan

Anggota Karang Taruna Satya Mahardika terdiri dari Anggota Pasif dan Anggota Aktif.

Pasal 2

  1. Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif ( keanggotaan otomatis ), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun.
  2. Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun karna potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi Karang Taruna Satya Mahardika dan program-progamnya.
  3. Anggota Khusus adalah keanggotaan yang bersifat terbatas bagi kalangan tertentu diluar kriteria keanggotaan pasif dan aktif karena kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat disumbangkan bagi kepentingan pengembangan organisasi Karang Taruna Satya Mahardika dan program-programnya.

Pasal 3

Kriteria Keanggotaan

  1. Anggota pasif adalah merupakan remaja dan pemuda yang menjadi kelompok sasaran khusus dalam pengembangan program-program organisasi.
  2. Anggota aktif memiliki ketentuan sebagai berikut:
    1. Mengikuti pelatihan kepemimpinan berjenjang yang diselenggarakan organisasi di tingkat tertentu.
    2. Mengikuti secara aktif sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang diikutinya.
  3. Anggota khusus memiliki ketentuan sebagai berikut:
    1. Memiliki keistimewaan, prestasi dan atau kemampuan tertentu dan mau mengkontribusikan bagi kepentingan organisasi.
    2. Diusulkan oleh pengurus dan disahkan dalam forum tertinggi organisasi.

Pasal 4

Pemberhentian Anggota

Keanggotaan berhenti karena :

1. Meninggal dunia;

2. Atas permintaan sendiri, Untuk anggota aktif dan khusus;

3. Diberhentikan sementara, untuk anggota aktif dan khusus;

4. Diberhentikan, untuk anggota aktif

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota memiliki hak

  1. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam rangka penyelenggaraan program-program organisasi;
    1. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya, dan menyampaikan kritik baik
    2. secara lisan maupun tertulis kepada organisasi;
    3. Untuk jadi pengurus Karang Taruna bagi setiap Anggota aktif yang  memenuhi persyaratan tertentu;
    4. Memilih dan dipilih bagi setiap Anggota Aktif sesuai dengan mekanisme organisasi;
    5. Memperoleh fasilitas keanggotaan.

2. Setiap anggota memiliki kewajiban:

  1. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  2. Membayar iuran;
  3. Menjaga nama baik organisasi;
  4. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota Aktif.

Pasal 6

Pemberhentian dan pemberitahuan sementara keanggotaan aktif diatur mekanismenya secara terpisah.

 

BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 7

  1. Kepengurusan karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dibentuk melalui pemilihan dari masing-masing anggota dari Lingkungan Dauh Puri.
  2. Untuk menjamin daya guna dan hasil guna dengan sebaik-baiknya, kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dibagi menjadi Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
  3. Pengurus Pleno adalah semua pengurus yang secara definitif dikukuhkan dalam forum tertinggi organisasi Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.
  4. Pengurus Harian adalah pengurus yang hanya terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, serta Bendahara.

Pasal 8

Kriteria Pengurus

  1. Masa jabatan kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri adalah 3 tahun dapat dipilih kembali.
  2. Jumlah kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika adalah 35 orang

Pasal 9

Secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi criteria berikut:

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  3. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
  4. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
  5. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya

maupun dengan berbagai pihak;

  1. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun;
  2. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta mengetahui ke-Karang Taruna-an;
  3. Peduli terhadap lingkungan masyarakatnya;

Pasal 10

  1. Seorang pengurus dinyatakan berhenti jika:
    1. Meninggal dunia;
    2. Karena habis masa baktinya;
    3. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
    4. Diberhentikan untuk sementara karena kasus-kasus tertentu yang melibatkan baik pidana maupun perdata, untuk kepentingan nama baik organisasi yang apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk menjadi pengurus kembali;
    5. Diberhentikan dengan hormat apabila selama kurun waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dalam masa bakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan diberikan teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut, nyata-nyata tidak dapat menunjukan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus;
    6. Diberhentikan karena keterlibatan dalam kasus-kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri yang nyata-nyata telah terbukti di depan pengadilan, dalam masa bakti berjalan.
  2. Apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka Rapat Pengurus Pleno (RPP) berwenang mencarikan penggantinya selama masa bakti berjalan (Pergantian Antarwaktu/PAW) dengan cara:
  1. Meminta penggantinya kepada pihak yang merekomendasikannya;
  2. Mengusulkan seseorang kepada pihak yang merekomendasikannya dan kepada RPP;
  3. Mensahkan penggantinya yang telah disetujui melalui keputusan RPP.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus berhak:

  1. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen propesional organisasi;
  2. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun kesempatan;
  3. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pentanyaan dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP);
  4. Mempunyai hak suara dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP).

2. Setiap pengurus berkewajiban:

  1. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  2. Menjaga nama baik organisasi;
  3. Membayar iuran Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri;
  4. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
  5. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masing-masing.

Pasal 12

Janji Pengurus

Setelah diangkat dan disahkan, pengurus mengucapkan janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas Nama Tuhan/Atas Nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji”:

  1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
  2. Taat kepada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  3. Setia dan teguh pada amanah Temu Karya;
  4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggung jawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional.

Pasal 13

  1. Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri disahkan dan dilantik oleh Kepala Kelurahan Dauh Puri.
  2. Tata Cara Pemilihan pengurus diatur tersendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PRT Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.
  3. Uraian tugas pengurus selanjutnya ditetapkan dalam ketentuan organisasi tersendiri yang tidak terpisahkan dari PRT karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

BAB III

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 14

Ketua

  1. Kepengurusan Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dipimpin oleh seorang Ketua;
  2.  Ketua yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (periode) berturut-turut;
  3. Tata cara pemilihan Ketua diatur sendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri ini.

Pasal 15

Kriteria Ketua

  1. Secara umum, Ketua Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  4. Pendidikan minimal SMP;
  5. Berdomisili di wilayah Kelurahan Dauh Puri yang dibuktikan dengan identitas resmi;
  6. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
  7. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
  8. Peduli terhadap permasalahan social dan kemasyarakatan umumnnya;
  9. Memiliki kemampuan untuk memimpin;
  10. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun;
  11. Mengetahui dan memahami Karang Taruna Satya Mahardika dan keorganisasian padan umumnya;
  12. Memiliki kemampuan mengembangkan hubungan secara lebih aktif dengan pihak lain;
  13. Sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Karang Taruna;
  14. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hokum.

Pasal 16

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Ketua

  1. Seorang Ketua dinyatakan berhenti jika:
  2. Meninggal dunia;
  3. Karena habis masa bhaktinya dan disahkan (demisioner) dalam forum tertinggi Karang Taruna Satya Mahardika setelah menyampaikan pertanggungjawabannya;
  4. Meletakan jabatan (mengundurkan diri) karena saru dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk menjabat lagi;
  5. Diberhentikan untuk sementara (non-aktif) oleh RPP karena keterlibatannya dalam kasus-kasus pidana yang mengancam baik dirinya maupun organisasi, yang mana bila nyata-nyata tidak terbukti dapat direhabilitasi namanya dan diperkenankan kembali menjabat sebagai Ketua.
  6. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Pleno (RPP) jika ternyata yang bersangkutan terbukti bersalah di depan pengadilan dalam kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri;
  7. Diberhentikan dengan hormat oleh RPP jika ternyata kurun waktu sekurant-kurangnya 1 (satu) tahun tidak dapat menunjukan keaktifan dan tanggung jawabnya sehingga kepengurusan/organisasi tidak berjalan sebagaimana amanat Temu Karya.
    1. Untuk kasus sebagaimani dimaksud pada ayat 1 butir a, c, e, dan f pasal ini, apabila terjadi dalam masa bakti berjalan, maka RPP mengeluarkan keputusan untuk menunjuk atau memberi mandat kepada seorang pelaksana Ketua untuk melanjutkan hingga habisnya masa bakti kepengurusan;
    2. Seorang pelaksana Ketua yang diberi mandat sebagaimana ketentuan ayat 2 pasal ini memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua yang telah diberhentikan.
    3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus (RPP) mengenai petunjuk Pelaksana Ketua sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus disampaikan kepada seluruh pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

Pasal 17

Sebelum memangku jabatannya, seorang Ketua harus mengucapkan sumpah janji di depan forum sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas Nama Tuhan/Atas Nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji”:

  1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan selurus-lurusnya;
  2. Akan menjalankan organisasi dengan kepemimpinan yang dijiwai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
  3. Taat dan teguh pada mandat dan amanat yang diberikan kepada saya dalam Temu Karya;
  4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggung jawabkannya secara moral maupun organisasional.

BAB IV

SRUKTUR DAN KUALIFIKASI ORGANISASI

Pasal 18

Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri memiliki kepengurusan dengan struktur yang terdiri dari:

  1. Ketua;
  2. Wakil Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Wakil Sekretaris;
  5. Bendahara;
  6. Wakil Bendahara;
  7. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  8. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
  9. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
  10. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
  11. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
  12. Seksi Lingkungan Hidup;
  13. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan;

Pasal 19

Kualifikasi Organisasi

  1. Untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan organisasi hingga ke tingkat paling bawah, Karang Taruna memiliki mekanisme penilaian untuk menetapkan kualifikasi (status) tertentu bagi Karang Taruna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya;
  2.  Penilaian dan penetapan kualifikasi pada dasarnya di lakukan dengan pengukuran terhadap kepengurusan, tingkat partisipasi, program kerja, administrasi organisasi, keanggotaan, dan keuangan organisasinya;
  3. Berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka ditetapkan Karang Taruna di desa/kelurahan dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Karang Taruna Pasif;

b. Karang Taruna aktif;

c. KT Aktif dan Kreatif;

d. KT Aktif, Kreatif dan Mandiri.

Pasal 20

  1. Penilaian dan penetapan kualifikasi Karang Taruna diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, yang mekanismenya di susun dalam ketentuan organisasi secara tersendiri;
  2. Penilaian dan penetapan kualifikasi Karang Taruna berlakuuntuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk kemudian dilakukan penilaian dan penetapan kembali;
  3. Unsur-unsur yang melakukan penilaian terdiri dari pengurus Karang Taruna yang bersangkutan, Pembina Fungsional, Pembina Wilayah, Pakar Pengembangan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, LSM, dan unsur masyarakat langsung memalui mekanisme Polling.

BAB V

BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 21

Rapat Pengurus Pleno (RPP)

  1. Rapat Pengurus Pleno (RPP) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus Karang Taruna Satya Mahardika secara periodik;
  2. RPP Karang Taruna Satya Mahardika dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sekali;
  3. RPP membahas evaluasi hasil kerja pengurus dan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan;
  4. Untuk kebutuhan tertentu RPP dapat bersifat diperluas dalam arti mengundang Pimpinan Sub unit Karang Taruna satu tingkat di bawahnya dalam hal ini Sekaa Teruna dan Organisasi Pemuda di Lingkungan Dauh Puri.

Pasal 22

Temu Ilmiah

Temu Ilmiah adalah forum pertemuan yang diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna Satya Mahardika untuk membahas hal-hal yang bersifat ilmiah.

BAB VI

MEKANISME ORGANISASI

Pasal 23

Hubungan Organisasi Antar Tingkatan

  1. Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri memiliki struktur organisasi antar tingkatan yang bersifat vertikal berjenjang.
  2. Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri dibentuk dari sub unit Sekaa Teruna dan Organisasi Pemuda yang ada di lingkungan Kelurahan Dauh Puri.

Pasal 24

Karang Taruna Satya Mahardika yang dibentuk seperti yang dimaksud pada pasal 23 ayat 2 memiliki kewenangan:

  1. Koordinatif untuk kepentingan menggerakkan roda organisasi dan penyelenggaraan program;
  2. Konsolidasi, structural, dan fungsional untuk kepentingan membangun tatanan organisasi menjadi lebih representative dan diakui;
  3. Legitimasi terhadap organisasi yang membentuknya dalam bentuk pengesahan dan pelantikan kepengurusan;
  4. Otonomi yang mengatur urusan internal dan menjalankan program yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

Hubungan Antar Organisasi Setingkat

Karang Taruna pada satu tingkatan (setingkat) dapat melakukan kerjasama dalam hal:

a. Pengembangan Karang Taruna;

b. Penyelenggaraan program bersama;

c. Penyelenggaraan aktivitas studi banding;

d. Menjembatani kepentingan sub unit Karang Taruna di tingkat bawahnya.

Pasal 26

Hubungan Dengan Organisasi/Lembaga lain

  1. Pada prinsipnya hubungan Karang Taruna di tingkat manapun dengan organisasi dapat dilaksanakan sepanjang merupakan hubungan kerjasama yang bersifat kemitraan yang saling menguntungkan;
  2. Hubungan dengan Instasi Sosial merupakan hubungan kemitraan dalam kerangka menjalankan program kesejahteraan sosial secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan yang dilandasi oleh kerja sama yang menguntungkan lembaga kedua belah pihak dan terutama oleh kepentingan memakjukan kesejahteraan masyarakat;
  3. Hubungan dengan Pemerintahan merupakan hubungan kemitraan yang selain dalam kerangka menjalankan program-program kerja Karang Taruna juga dalam rangka mengembangkan Karang Taruna juga dalam rangka mengembangkan Karang Taruna, yang dalam kapasitas tersebut, Pemerintah dapat berposisi sebagai salah satu unsur penasehat (Pembina).

Pasal 27

  1. Hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain di luar Pemerintah dibangun dalam kerangka menjalankan dan mengembangkan program-program Karang Taruna dengan tetap memperhatikan prinsip saling menguntungkan, professional visi dan misi serta relevansi;
  2. Keputusan melakukan kerjasama dengn pihak lain di luar Pemerintah dibangun dalam ayat 1 pasal ini, harus diambil dan di sepakati dalam RPP;
  3. Hubungan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dilandasi oleh saling pengertian yang tinggi, bukti, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan serta kesepakatan bersama untuk menanggulangi setiap permasalahan dan akibat yang timbul sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 28

Karang Taruna satya Mahardika dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain mesosialisasikannya kepada Kepala Kelurahan Dauh Puri dan Camat Denpasar Barat untuk kepentingan koordinasi konsultasi.

BAB VII

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 29

Lambang

  1. Lambang Karang Taruna Satya Mahardika  mengandung unsur-unsur :
    1. Taat          : takwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
    2. Tanggap   : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
    3. Tanggon   : kuat daya tahan fisik dan mental;
    4. Tandas     : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
    5. Tangkas   : sigap, gesit, cepat bergerak dan dinamis;
    6. Terampil   : mampu berkreasi dan berkarya praktis;
    7. Tulus        : sederhana, ikhlas, rela, memberi, dan jujur;
  1. Sekuntum bunga Teratai yang mulai mekar yang melabangkan insan remaja yang dijiwai semangat kemasyarakatan (social). Empat helai dan bunga di bagian bawah melambangkan ke empat fungsi Karang Taruna;
  2. Dua helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah. Pita di bagian atas terdapat tulisan “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” (“ADITHYA” Berarti cerdas dan penuh pengetahuan; “KARYA” berarti pekerjaan; “MAHATVA” berarti terhormat dan berbudi luhur; “YODHA” berarti pejuang dan patriot). Jadi, secara keseluruhan berarti pejuang yang berkeperibadian, berpengetahuan, dan terampil. Pita di bagian bawahbertuliskan “KARANG TARUNA” (“KARANG” berarti pekarangan,halaman, atau tempat; “TARUNA” berarti remaja; jadi, “KARANG TARUNA” berarti tempat atau wadah pengembangan remaja Indonesia);
  3. Sebuah lingkaran dengan bunga Teratai mekar dengan tujuh helai daun bunga sebagai latar belakang Tujuh Unsur Kepribadian yang harus dimiliki Warga Karang Taruna:
  1. Lingkaran mengandung arti sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai. Bunga mekar yang berdaun lima helai melambangkan lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sekahtera berdasarkan pancasila;
  2. Arti warna yang terdapat pada lambang sebagai berikut :

1)      Putih      : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;

2)      Merah    : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur;

3)      Kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

  1. Jadi, secara keseluruhan lambang Karang Taruna Satya Mahardika berarti tekad nsane remaja (Warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkeperibadian, cerdas, dan terampil agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Pasal 30

Bendera

Bentuk, ukuran dan penggunaan bendera Karang Taruna Satya Mahardika diatur sebagai berikut:

  1. Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 3:2. di tengah-tengah bendera terdapat lambang Karang Taruna dengan ukuran garis tengah sepertiga dari ukuran panjang. Di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan warna kuning emas;
  2. Warna dasar adalah biru benhur dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar tanpa rumbai-rumbai;
  3. Digunakan pada saat kegiatan Karang Taruna berlangsung, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 31

Panji

Bentuk penggunaan Panji Karang Taruna diatur sebagai berikut :

  1. Warna dasar kuning;
  2. Panjang 90 cm dan lebar 60 cm, di tengah-tengahnya terdapat lambing Karang Taruna yang bergaris tengah 35 cm;
  3. Di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) di beri rumbai warna kuning emas dengan panjang 6 cm;
  4. Panji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 2 m, berbetuk bulat, dan bergaris tengah 4 cm;
  5. Pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbetuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20 cm, bergaris tengah 10 cm, dan terbuat dari logam;
  6. Penggunaan panji :
    1. Dibedakan dengan bendera Karang Taruna;
    2. Diletakan berdampingan dengan bendera nasional pada setiap kegiatan dalam ruang tertutup (rapat, seminar, upacara dan sebagainya);
    3. Penataan disesuaikan dengan ruangan yang dipergunakan. Apabila diletakan di mimbar, maka bendera nasional terletak di sebelah kanan dan panji Karang Taruna di sebelah kiri, dilihat dari posisi pembicara.

Pasal 32

Mars

Penggunaan Mars  Karang Taruna diatur sebagai berikut :

  1. Mars dan Hymne dinyanyikan dalam keadaan berdiri dengan sikap hormat, pada setiap acara upacara resmi dan kebesaran yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Satya Mahardika;
  2. Maksud dan tujuan Mars :
  3. Membangkitkan semangat juang Warga Karang Taruna dalam mengemban
  4. tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
  5. Memupuk rasa solidaritas antar sesama Warga Karang Taruna;
  6. Membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdi demi kepentingan masyarakat dan bangsa;
    1. Bentuk Mars secara lengkap sesuai dengan naskah sebagaimana terlampir pada Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika ini.

Pasal 33

Seragam Resmi

Seragam resmi Karang Taruna adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dlam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, pertemuan atau forum-forum resmi organisasi seperti Temu Karya dan Raker maupun dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan forum-forum ilmiah.

Pasal 34

Seragam resmi Karang Taruna Satya Mahardika terdiri dari :

  1. Kemeja lengan panjang berwarna putih, dengan tambahan kelengkapan dasi;
  2. Jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker, yang bertuliskan nama KARANG TARUNA pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
  3. Celana panjang warna biru dongker;
  4. Sepatu hitam dengan tambahan kelengkapan kaus kaki.

Pasal 35

Seragam Operasional

Seragam operasional Karang Taruna Satya Mahardika adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

Pasal 36

Seragam operasional Karang Taruna terdiri dari :

  1. Kemeja lengan pendek dengan warna bebas;
  2. Jaket lengan pendek berwarna biru benhur, terdapat lidah pada kedua pundaknya, bertuliskan nama KARANG TARUNA pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenalan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
  3. Celana panjang bahan (bukan jeans) dengan warna bebas;
  4. Sepatu warna bebas ditambah kelengkapan kaus kaki;
  5. Topi Karang Taruna berwarna biru dongker dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

Pasal 37

Seragam tambahan adalah seragam diluar ketentuan sebagimana diatur dalam pasal 33,34,35,36 Bab ini, yang merupakan kelengkapan dari seragam operasional untuk menunjukan adanya identitas kegiatan tertentu seragam panitia/peserta kegiatan tersebut.

Pasal 38

Seragam tambahan dimaksud adalah terdiri dari:

1. Kaus berkerah dengan ketentuan :

a. Warna dasar biru benhur ;

b. Memiliki saku di dada sebelah kiri;

c. Pada saku atau di atas saku terdapat lambang Karang Taruna;

d. Terdapat tulisan nama dan panitia kegiatan yang disesuaikan penempatannya;

e. Topi Karang Taruna berwarna biru benhur dengan lambang di depannya;

f. Variasi lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan;

g. Celana panjang dan sepatu bebas;

2. Kaus tidak berkerah dengan ketentuan :

a. Warna dasar biru benhur;

b. Terdapat lambang Karang Taruna pada dada sebelah kiri;

c. Terdapat tulisan nama kegiatan di bagian yang disepakati;

d. Variasi lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan;

e. Topi KT berwarna biru benhur dengan lambang di depannya;

f. Celana panjang dan sepatu bebas.

 DITETAPKAN DI DENPASAR

PENGURUS KARANG TARUNA SATYA MAHARDIKA KELURAHAN DAUH PURI

Ketua                                                                                                     Sekretaris

I Dewa Gede Perdana Santika, SE, MM                                   Putu Arik Trisnadewi

Mengetahui

Kepala Kelurahan Dauh Puri

Gusti Ayu Made Suryani, SE

Penata

NIP.19681101 199203 2 013

Posted in karang taruna | Tagged , , , , | Leave a comment

Pedoman Dasar Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri Denpasar

PEDOMAN DASAR

KARANG TARUNA SATYA MAHARDIKA KELURAHAN DAUH PURI

 

MUKADIMAH

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan karena karunia-Nya jualah, para remaja dan pemuda Kelurahan Dauh Puri dapat mewujudkan keinginan dan harapannya untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi sosial kepemudaan yang independen dan mandiri.

Generasi muda adalah komponen terbesar dalam komposisi penduduk di Indonesia umumnya dan khususnya di Kelurahan Dauh Puri. Keberadaannya dapat mengisi ruang-ruang penting dalam setiap aspek hidup dan kehidupan. Hal ini karena dalam usianya yang potensial, remaja dan pemuda adalah manusia produktif yang menggerakkan pembangunan sekaligus menjadi ‘’bahan bakar‘’ pertumbuhan bangsa hingga kemampuannya mempelopori dan menentukan kemajuan bangsa menuju cita-cita kesejahteraan bersama yang diharapkan. Potensi produktifnya juga sarat muatan negatif karena mereka justru dapat menjadi sumber terbesar dari berbagai permasalahan bangsa, terutama permasalahan sosial.

Organisasi kepemudaan sejak zaman kolonial hingga kini, dibentuk dan dikembangkan utnuk tujuan menjawab segala agenda permasalahan bangsa, termasuk permasalahan sosial yang setiap waktu cenderung mengalami perubahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun sejak lama pembentukan organisasi kepemudaan cenderung selalu berorientasi pada upaya politisasi massa. Padahal sejak dahulu kita mulai mebutuhkan wadah generasi muda yang peduli terhadap upaya-upaya penanganan permasalahan sosial, tidak hanya secara lokal tetapi juga nasional.

Kebutuhan akan kehadiran organisasi sosial kepemudaan menjadi sangat mendesak dan berarti manakala kita tahu bahwa sumber terbesar permasalahan sosial adalah para remaja dan umumnya generasi muda, yang sekaligus memiliki potensi besar untuk menyelesaikannya. Misi yang diemban dalam pembentukan organisasi sosial kepemudaan bukan hanya sekedar membantu penyelesaian permasalahan sosial tetapi juga meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Pencapaian tujuan nasional dewasa ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh komponen bangsa. Demikian pula dalam penaganan permasalahan sosial semakin kompleks. Pembagian peran-peran strategis diantara komponen masyarakat adalah prasyarat tercapainya penyelesaian agenda peramasalahan sosial secara lebih universal, terpadu dan terarah. Karena itu organisasi sosial kepemudaan perlu dibentuk dengan legitimasi fungsional dari pemerintah dan legitimasi institusional dari masyarakat, yang mengambil peran penting untuk mengakomodir permasalahan sosial terutama di kalangan generasi muda.

Kesadaran para remaja dan pemuda untuk berhimpun dalam organisasi sosial menjadi cermin optimisme tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih memadai. Dan menjadi tanda kebangkitan suatu bangsa ini secara aklamatif dan mufakat merapatkan barisan dan memperteguh tekad dalam tujuan mulia bersama.

 BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri

Pasal 2

Karang Taruna Satya Mahardika didirikan di Kelurahan Dauh Puri pada 14 Februari 1990 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Karang Taruna Satya Mahardika berkedudukan di wilayah Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali.

 BAB II

PENGERTIAN

Pasal 4

Karang Taruna Satya Mahardika adalah wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat sampai ke Tingkat Nasional, bergerak terutama di bidang Kesejahteraan Sosial (Kessos).

 BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Karang Taruna Satya Mahardika berasaskan Pancasila sebagai landasan idiologis, UUD 1945 sebagai landasan hukum, dan Keputusan Temu Karya sebagai landasan operasionalnya.

Pasal 6

Karang Taruna Satya Mahardika bertujuan untuk:

  1. Mewadahi setiap remaja dan pemuda yang peduli dalam penanganan permasalahan sosial, serta meningkatkan penggalangan kerjasama antar sesama generasi muda dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan Kessos bagi generasi muda dan menyiapkan kader yang beriman, bermoral, kreatif, mandiri dan bertanggungjawab untuk siap mengabdi kepada masyarakatnya dan menjadi calon-calon pemimpin di masa datang.
  2. Memberi arah, bimbingan, pendampingan dan advokasi kepada generasi muda penyandang masalah sosial dalam rangka penghargaan usaha-usaha Kessos.
  3. Menumbuhkan potensi keberagaman bakat, keterampilan, kewirausahaan dan pengetahuan hingga penyelesaian masalah yang signifikan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka implementasi otonomi daerah dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
  4. Mendorong setiap warganya dan warga masyrakat pada umumnya untuk mampu menjalin toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan dan menjadi perekat persatuan dalam perbedaan dan keberagaman yang tinggi.
  5. Membina kerjasama strategis dan saling menguntungkan dengan kalangan pemerintah,sektor swasta, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para praktisi pengembangan masyarakat, cendikiawan, dam mitra kepemudaan lainnya, guna kemajuan dalam kemandirian dan independensi organisasinya dan cita-cita kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan gerakannya.

 BAB IV

SIFAT, STATUS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Karang Taruna Satya Mahardika adalah organisasi sosial kepemudaan yang berdiri sendiri dan bersifat lokal, serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang Kessos.

Pasal 8

Karang Taruna Satya Mahardika adalah organisasi yang statusnya diakui oleh pemerintah secara de jure melalui perundangan dan kebijakannya serta diakui secara de facto melalui keberadaan dan program-program aksinya.

Pasal 9

Karang Taruna Satya Mahardika memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalah-masalah Kessos secara preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda dilingkungan Kelurahan Dauh Puri.

Pasal 10

Seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna Satya Mahardika melaksanakan fungsi sebagai berikut;

  1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan.
  2. menyelenggarakan usaha-usaha Kessos yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
  3. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendudung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
  4. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

  1. Keanggotaan Karang Taruna Satya Mahardika menganut sistem stelsel pasif, yaitu bahwa setiap generasi muda yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun di wilayah Kelurahan Dauh Puri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin , kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik, adalah anggota yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna Kelurahan Dauh Puri .
  2. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat 1 tersebut diatas, ditetapkan dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

Struktur organisasi Karang taruna Satya Mahardika bersifat koordinatif dan konsulatif mulai dari Tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dan sub unit sekeha teruna.

Pasal 13

Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri adalah pelaksana tertinggi organisasi dalam lingkup wilayah Kelurahan Dauh Puri.

BAB VII

PEMBINA

Pasal 14

Karang Taruna Satya Mahardika memiliki Pembina Utama, Pembina Wilayah, Pembina Teknis Utama, dan Pembina Teknis.

Pasal 15

Presiden Republik Indonesia adalah Pembina Utama Karang taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

Pasal 16

Kepala Kelurahan Dauh Puri adalah Pembina Wilayah Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri

Pasal 17

  1. Pembina Teknis Utama Karang Taruna Satya Mahardika adalah instansi social yang memiliki kaitan secara fungsional dalam mengarahkan keterpaduan dan sasaran dari visi dan misi Karang Taruna Satya Mahardika.
  2. Pembina Teknis Utama Karang Taruna Satya Mahardika terdiri dari:
  1. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Sosial
  2. Camat Denpasar Barat.

Pasal 18

Pembina Teknis Karang Taruna Satya Mahardika adalah

  1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
  2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar.
  3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar.
  4. Kepala kantor Agama Kota Denpasar.

BAB VIII

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA (MPKT)

Pasal 19

  1. Karang Taruna Satya Mahardika membentuk MPKT Indonesia yang tidak memiliki hubungan struktural dengan organisasinya tetapi ;
    1. Menampung aspirasi para alumni aktivis Karang Taruna Satya Mahardika yang sudah tidak memiliki hak untuk menjadi pengurus/anggota karena persyaratan usia;
    2. Menjadi Lembaga konsultasi bagi Karang Taruna Satya Mahardika dalam menyelenggarakan aktivitas organisasinya;
    3. Membangun dan memberikan akses (kemudahan) bagi Karang Taruna satya Mahardika dalam mengembangkan aktivitas program dan tatanan kelembagaan;
    4. Memberikan dukungan material dan moril bagi Karang Taruna Satya Mahardika.
    5. MPKT Karang Taruna Satya Mahardika dipimpin oleh Seorang ketua merangkap anggota, beberapa orang wakil ketua (sesuai kebutuhan) merangkap anggota, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil sekretaris (sesuai kebutuhan) merangkap sebagai anggota, dan para anggota yang jumlahnya terbatas pada jumlah alumni aktivitas Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

Pasal 20

  1. Karang Taruna Satya Mahardika dapat membentuk badan otonom sesuai kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya;
  2. Badan Otonom dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaaan Karang Taruna Satya Mahardika dan pembentukannnya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum tertinggi organisasi.

BAB IX

BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 21

  1. Bentuk-bentuk forum pertemuan dalam Karang Taruna Satya Mahardika terdiri dari;
    a. Rapat Pengurus Pleno.

b. Temu Ilmiah

  1. Ketentuan dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk forum pertemuan tersebut diatas selanjutnya diatur dalam PRT Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

BAB X

KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

  1. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatas, akan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta (pengurus).
  2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu ternyata tidak memungkinkan dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. Khusus untuk prubahan PD/PRT Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri:
    1. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus harus hadir.
    2. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus yang hadir.

BAB XI

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 23

  1. Kekayaan Karang Taruna satya Mahardika diperoleh dari :
    1. Iuran anggota aktif dan pengurus.
    2. Subsidi dari pemerintah berdasarkan pos-pos anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan program Kessos dan pembinaan kepemudaan.
    3. Usaha-usaha dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
    4. Besarnya iuran anggota aktif dan pengurus selanjutnya ditentukan dalam ketentuan tersendiri dalam bentuk prosedur administrasi.

BAB XII

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 24

  1. Karang Taruna Satya Mahardika memiliki lambang / atribut, bendera dan panji yang ditetapkan oleh Temu Karya Nasional.
  2. Karang Taruna Satya Mahardika memiliki lagu mars.
  3. Ketentuan dan penjelasan mengenai lambang / atribut, bendera, panji dan lagu mars selanjutnya diatur dalam PRT Karang Taruna Satya Mahardika.

BAB XIII

PERUBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

Perubahan PD/PRT Karang Taruna Satya Mahardika hanya dapat dilakukan oleh berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus yang hadir.

Pasal 26

  1. Pembubaran Karang Taruna Satya Mahardika hanya dapat dilakukan dalam suatu forum yang khusus diadakan untuk hal tersebut dengan ketentuan forum sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3.
  2. Apabila Karang Taruna Satya Mahardika dibubarkan, forum yang khusus diadakan untuk hal tersebut akan membentuk suatu kepanitiaan yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembubaran dimaksud.

 

BAB XIV

ATURAN DAN PERALIHAN

Pasal 27

Peraturan-peraturan dan/atau badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan keberadaannya tidak bertentangan dengan PD Karang Taruna Satya Mahardika.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 28

  1. Hal –hal yang belum diatur dalam PD Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri ini akan ditentukan kemudian dalam PRT Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri serta peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan PD Karang Taruna Satya Mahardika.
  2. PD karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kemudian adanya kesepakatan terhadap perubahannya atau adanya ketentuan tentang pembubaran Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri.

DITETAPKAN DI DENPASAR

PENGURUS KARANG TARUNA SATYA MAHARDIKA KELURAHAN DAUH PURI

Ketua                                                              Sekretaris

            I Dewa Gede Perdana Santika, SE, MM              Putu Arik Trisnadewi

Mengetahui

Kepala Kelurahan Dauh Puri

Gusti Ayu Made Suryani, SE

NIP. 19681101 199203 2 013

Posted in karang taruna | Leave a comment

Progaram instal Hotspot / Wifi

Dalam rangka memasyarakatkan Progaram IT di Kelurahan Dauh Puri Karang Taruna Satya Madihardika bekerjasama dengan LPM Kelurahan Dauh Puri Memasang Fasilitas Hotspot  / Wifi di Kelurahan Dauh Puri. Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan IT sebagai penunjang Pelayanan kepada Masyarakat. Kedepan dari pemasangan ini adalah untuk memberikan Akses Internet Gratis Kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Kelurahan Dauh Puri dan ini berlandaskan ” Dari Masyarakat dan untuk Masyarakat.

Semoga Program ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada mayarakat, terutama masyarakat di Kelurahan Dauh Puri.

Humas KTSM DP

Syamsul Alam


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Program Pelatihan Perbengkelan dan Cuci Motor dari Dinas Nakertransos Denpasar

Dalam rangka menindak lanjuti Program Pelatihan Perbengkelan dan Cuci Motor bagi Anak nakal dan korban Narkotika yang digulirkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar, untuk Kelurahan Dauh Puri, dengan ini Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri telah mengajukan 7 Nama Anggota masyarakat yang mengikuti Progaram tersebut dengan katagori umur 17 S/d 25 Tahun. Hari ini Tanggal 26 April 2011 Pembukaan Pelatihan tersebut telah dibuka oleh Kasubdin Sosial Kota Denpasar Bapak Likub sekaligus Program pelatihan tersebut telah dimulai dan akan berakhir tanggal 05 Mei 2011. Acara pembukaan ini dihadiri oleh Ibu Lurah Dauh Puri, Kepala Lingkungan Sekelurahan Dauh Puri, Pengurus Karang Taruna Satya Mahardika dan Peserta Latihan. Harapan kami setelah Pelatihan ini Karang Taruna Satya Mahardika mempunyai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berupa Bengkel dan Cuci motor. Bersama ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar atas terpilih kami untuk mengikuti Program tersebut.

Peserta Pelatihan Perbengkelan

Peserta Pelatihan Perbengkelan

Pembukaaan Pelatihan Perbengkelan

Pembukaaan Pelatihan Perbengkelan

oleh humas Karang Taruna Satya Mahardika.

e-mail : karangtarunasatyamahardika@yahoo.co.id

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Karang Taruna Satya Mahardika dan Ibu Walikota Denpasar Peduli Penyandang Cacat

Dalam rangka mewujudkan Program Sosial Kemanusian dari Karang Taruna Satya Mahardika yang merupakan program jangka pendek, pada hari ini, Selasa tanggal 12 April 2011 telah dapat direalisasikan dengan penyerahan Kursi Roda oleh Ibu Walikota Denpasar kepada Vitasari Dewi, putri dari pasangan Bapak Mustofa dan Ibu farida yang beralamat di Jalan PB. Sudirman II No. 41 Denpasar, Lingkungan Wirasatya, Kelurahan Dauh Puri, Denpasar. Program ini dapat terwujud berkat bantuan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar, yang cepat dan tanggap dalam merespon akan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar, terutama untuk warga penyandang cacat. Dalam kesempatan ini kami Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauh Puri menyampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Walikota Denpasar beserta jajarannya dan Disnakertransos atas dukungan dan bantuannya. Salam sejahtera…

validasi warga penerima bantuan

Ibu Walikota dan Bapak Camat Denbar di tempat penyerahan Kursi Roda

Ibu Walikota dan Bapak Camat Denbar di tempat penyerahan Kursi Roda

Ibu Walikota Denpasar dan Vitasari Dewi ( Penerima bantuan Kursi Roda )

Ibu Walikota Denpasar dan Vitasari Dewi (Penerima bantuan Kursi Roda)

Karang Taruna, Staf Kelurahan Dauh Puri dan Penerima bantuan kursi roda

Karang Taruna, Staf Kelurahan Dauh Puri dan Penerima bantuan kursi roda

Oleh Humas Karang Taruna Satya Mahardika                                                                         dan didukung oleh LPM Kelurahan Dauh Puri.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 1 Comment

Karang Taruna Satya Mahardika dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dalam rangka pembinaan TTG tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh BPM (Badan  Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Bali di Kampung Petiles, Kelurahan Dauh Puri yang mana salah satu produk dari masyarakat kampung petiles,  yaitu pemanfaatan drum untuk menghasilkan biogas methane. Pembuatan gas methane ini menggunakan limbah dapur masyarakat dan sampah-sampah daun melalui proses pembusukan dalam drum tersebut dengan menggunakan katalisator air cucian beras.

Karang Taruna Satya Mahardika secara langsung ikut terlibat dalam pembinaan itu yang bertujuan untuk pendidikan dan pelatihan anggotanya dalam pembuatan biogas methane. Output dari pembinaan ini kami harapkan anggota karang taruna bisa menjadi pemuda-pemudi yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang berbasis lingkungan dengan menggunakan teknologi tepat guna.

 

Semoga dengan pembinaan ini, pengolahan sampah dengan memakai TTG Biogas Drum dapat mewakili Bali dalam lomba TTG Nasional.

Humas Karang Taruna Satya Mahardika,

Syamsul Alam.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mars Karang Taruna Versi Karang Taruna Satya Mahardika

Klik disini untuk dapat menyanyikan Lagu Mars Karang Taruna. http://www.youtube.com/watch?v=ROWzim9KaMA (Versi Karaoke )

Posted in Uncategorized | Leave a comment